Pemkab Bojonegoro Gelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kelola Kawasan Hutan

Bojonegorokab.go.id - Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Rapat Koordinasi untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas semua pihak yang terlibat guna pengembangan potensi kawasan hutan di Bojonegoro. Acara digelar di ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (29/12/2020). Kepala Bappeda Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo mengatakan luas kawasan hutan yang ada di Bojonegoro 94.397 hektare atau 40,80% dari luas total Kabupaten Bojonegoro. Lahan itu terbagi atas 7 KPH yaitu KPH Bojonegoro seluas 48.092 Ha, KPH Padangan 26.833 Ha, KPH Cepu 4.613 Ha, KPH Saradan 6.521 Ha, KPH Padangan 2.763 Ha, KPH Ngawi 2.450 Ha, dan KPH Jatirogo 3.125 Ha. Luas KPH trersebut tersebar di 19 Kecamatan di Bojonegoro yang telah terjalin kerjasama pada beberapa sektor ekonomi yang meliputi sektor pertanian, peternakan dan pariwisata. Pengembangan ekonomi di tiga aspek tersebut terus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa melupakan sistem pengelolaan lahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. “Pengembangan potensi di kawasan hutan terus dilakukan sehingga pembangunan di Bojonegoro bisa terwujud secara merata, kelestarian lingkungan dapat terjaga, dan masyarakat sekitar kawasan hutan dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemiskinan dapat berkurang,” ucapnya. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan pembangunan sektor ekonomi saat ini terus dilakukan khususnya pada kawasan pinggiran agar ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan seimbang. Selain itu hutan merupakan sumber kehdupan bagi sebagian masyarakat karena dis ana ada penduduk Bojonegoro yang hidup, bercocok tanam dan bermukim sehingga akses di sana perlu dibenahi agar tidak terisolasi di dalam hutan. “Pengelolaan kawasan hutan ini terus diupayakan oleh Pemkab Bojonegoro. Kami berkoordinasi dengan semua pihak yang berwenang karena ada kehidupan warga didalam hutan yang telah berlangsung secara turun temurun,” tutur Bupati Anna. Bupati Anna juga mengatakan bahwa ada potensi besar yang ada di dalam kawasan hutan dan bisa dikembangkan oleh masyarakat sebagai sumber ekonomi keluarga. Seperti potensi wisata, peternakan, pertanian, sumberdaya Air dan sebagainya. Semua pihak yang berwenang diharapkan dapat menjelaskan kepada warga tentang program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah agar dapat saling mengerti dan mendukung program tersebut. “Semua kami perhatikan dan akan didata sehingga apa saja kebutuhan masyarakat disana dapat diketahui oleh dinas terkait,” pungkas Bu’e sapaan akrabnya.(fan/NN)