Wabup Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019

bojonegorokab.go.id - Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 dengan Tema “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019” yang dilaksanakan Kementerian Dalam NegeriBertempat di Aula Grand Paragon Hotel Jakarta, Kamis ( 16/05/ 2019). Rapat Koordinasi Nasional ini juga dihadiri Seluruh, Gubernur, Walikota/Bupati selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Propinsi, Kab/Kota Se-Indonesia dan Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/Kota, TNI, Polri, Kabinda, serta Instansi pemerintah lainnya. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum, Soedarmo dalam sambutan laporannya menjelaskan latar belakang pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, berawal dari penetapan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang selanjutnya pasca penetapan undang-undang tersebut selama tahun 2012 hingga tahun 2014, belum terbit peraturan operasional berupa peraturan pemerintah sebagai peraturan tindak lanjut yang diamanatkan Undang-undang tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum. Rapat Koordinasi Nasional yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator politik dan keamanan Wiranto dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo selaku nara sumber mengingatkan penting dan strategisnya pelaksanaan program penanganan konflik sosial ini, Pemerintah Pusat akan memberikan “reward dan punishment” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Bupati Bojonegoro yang diwakili oleh Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto menghadiri Rakornas didampingi Kapala Bakesbangpol Kusbiyanto melalui kabag humas protokol Heru Sugiharto mengatakan dalam mencegah penanganan konflik sosial di wilayah, pemkab bersama 3 pilar serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta potensi masyarakat lainnya secara preventif akan terus menjaga kondusifitas keamanan wilayah sekarang dan seterusnya untuk menjaga proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Dwi/Kominfo)