Perpusnas Kampanyekan Budaya Gemar Membaca di Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerjasama dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Bojonegoro menggelar sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di Ruang Angling Dharma lantai II Pemkab setempat, Kamis (25/7/2019).

Kegiatan tersebut mengambil tema "Implementasi Revolusi Mental Menuju Indonesia Cerdas 2024." Sosialisasi dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Yayan Rohman. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Hanafi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Amir Syahid. Juga kalangan akademisi, guru, pengelola perpustakaan sekolah dan desa, pegiat literasi dari sejumlah komunitas dan media cetak dan elektronik.

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Bojonegoro, Kamidin menjelaskan sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan. Yakni menguatkan dan mempromosikan pentingnya perpustakaan, memotivasi masyarakat dalam meningkat budaya baca, meningkatkan kesadaran orang tua, kepala sekolah, guru untuk bertanggungjawab menggairahkan membaca. "Melalui kegiatan ini kita harapkan budaya membaca di Bojonegoro semakin tinggi. Sehingga dapat meningkatkan SDM masyarakat dan generasi," tegas mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Pemkab Bojonegoro itu. Sesuai data di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Bojonegoro, jumlah perpustakaan di Kabupaten Bojonegoro, untuk perpustakaan desa sebanyal 267, perpustakaan SD 994, perpustakaan tingkat SLTP 217, Perpustakaan tingkat SLTA 112. "Sekarang ini kita sedang merintis perpustakaan di pondok pesantren. Sementara ini ada ponpes yakni Al Rosyid dan At Tanwir. Kedepan akan kita kembangkan ke ponpes lainnya secara bertahap," ucap Kamidin.

Sementara itu, Perwakilan Perpusnas, Suprianto menyampaikan pentingnya pustakawan untuk memperkuat perpustakaan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan. "Ibaratnya, seperti rumah sakit kuat karena memiliki dokter. Jadi pustakawan ini wajib dimiliki perpustakaan," tegasnya. Suprianto juga mengingatkan pentingnya peran perpustakaan dalam mencerdasakan bangsa. Karena di dalam UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan orang atau pejabat yang paling bertanggungjawab mencerdaskan bangsa dalah Menteri Pendidikan, bukan Kepala Perpustakaan Nasional.

Namun di regulasi disebut, UU Perpustakaan mendukung UU No20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. "Jadi kalau fungsi perpustakaan selama ini hanya di cap sebagai pendidikan, penelitian, pelestarian informasi rekreasi harus dibackup oleh unsur pendidikan seni budaya dan pengetahuan. Oleh karena itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Perpustakan harus akur," tuturnya. Asisten III Yayan Rohman mengapresiasi sosialisasi ini. Menurut dia, kegiatan ini akan memotivasi pengelola perpustakaan, guru, kepala sekolah, akademisi dan pegiat literasi di Bojonegoro untuk lebih menggairahkan budaya membaca. "Membudayakan membaca ini bukan hanya tanggungjawab milik satu orang, tapi semua kita bersama," pungkasnya. (Dwi/Kominfo)