Dengan SPBE, Big Data Indonesia Dimulai Dari Bojonegoro

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menghadiri Rakor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sosialisasi Satu Data, di Griya Dharma Kusuma, Bojonegoro, Selasa (23/07/2019).Dalam kesempatan itu Bupati Anna mengungkapkan bahwa Bojonegoro terus melakukan upaya untuk meningkatkan indeks SPBE. "Perbaikan atas indeks SPBE menjadi salah satu fokus utama pembangunan Pemkab Bojonegoro tahun ini. Dengan SPBE ini, Indonesia memiliki big data, dimulai dari Bojonegoro untuk menjawab revolusi industri 4.0.," ungkap Bupati perempuan pertama di Bojonegoro ini.

Menurutnya langkah ini diambil Bupati Bojonegoro, sebagai respon atas hasil Evaluasi SPBE yang telah diterima. Saat ini, hasil indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro adalah 2,62. Hasil tersebut sudah diatas rata-rata indeks SPBE Nasional yakni 1,98. Namun hal itu, dirasa masih belum cukup baik. "Pemkab Bojonegoro tetap merasa perlu untuk meningkatkan indeks SPBE hingga 4,31 pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023," tandasnya.

Ditambahkan setelah dilantik ia meminta untuk mempersiapkan pelaksanaan SPBE. “Perkembangan ini kami pantau terus, kita lakukan rapat terus, kita tidak akan putus asa, jika kita lakukan terus maka saya yakin akan adapeningkatannya,”tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur mengatakan kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE. “Kondisi yang masih lemah adalah pada penerapan TIK serta mekanisme palayanan dan tata kelola, sementara pada domain kebijakan nilai kita sudah diatas 3 berkategori baik, sehingga kami yakin, target pencapaian peningkatan indeks SPBE ini akan tercapai”, ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB Imam Machdi mengapresiasi upaya Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan indeks SPBE. Imam menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilanjutkan dengan penerapan SPBE. "Sehingga langkah-langkah birokrasi yang panjang tidak boleh ada lagi," tegasnya. Dijelaskan, pemerintah telah memerintahkan pimpinan instansi dari mulai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan SPBE, yang sejauh ini penerapannya sudah meningkatkan efisiensi. “Pelayanan yang tadinya lama dengan birokrasi yang panjang, harus kita pangkas dengan penerapan SPBE," ujar Imam. Machdi saat pemaparan solusi bagi hasil evaluasi SPBE Kabupaten Bojonegoro. Ia menambahkan, bahwa masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan penerapan SPBE. Permasalahan dari mulai pembangunan yang silo hingga pemborosan anggaran dalam belanja aplikasi, pembelian infrastruktur, jaringan, server dan belanja TIK lainnya masih terjadi dalam penerapan SPBE. “Hal ini yang akan kita minimalisir dengan pengaturan SPBE, kedepan kita akan perkuat koordinasi antar instansi pemerintah dalam penerapan SPBE termasuk pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusianya” tutupnya. (Git/Kominfo)