Bupati Bojonegoro Hadiri Rakor dan Terima DIPA Anggaran 2020

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menghadiri rapat koordinasi tingkat Jawa Timur serta menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, Jumat (22/11/2019), di Convention Hall - Grand City Surabaya, Jumat (22/11). Acara dihadiri sekitar 3.100 orang. Selain Bupati, turut serta rombongan dari Bojonegoro yaitu Forkopimda, Kabag Bagian Pemerintahan, Forkopimca, Camat se Bojonegoro serta perwakilan Lurah di Kabupaten Bojonegoro. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memuat informasi tentang program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNBP/BLU, hibah terikat/tidak terikat serta dana lainnya. Sementara itu, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia maju sebagai modal menuju 10 besar negara maju pada tahun 2045 yang menekankan agar jajaran Pemda selalu mencari cara baru yang inovatif seiring dengan perkembangan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim melakukan rakor dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait program prioritas-prioritas pembngunan nasional selama 5 tahun kedepan untuk mewujudkan Indonesia maju. Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim menyampaikan bahwa Indonesia Maju bisa dimulai dari Jawa Timur. Hal ini diwujudkan dengan bagaimana menyinambungkan antar program serta prioritas nasional. "Pastikan DIPA yang kita terima sampai kepada penerima yang bermanfaat, antara lain misalnya dana desa," ujar Gubernur Khofifah melalui siaran pers yang dikirim Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro. Implementasi ini misalnya diwujudkan dengan pembangunan yang bisa mendukung infrastruktur kebutuhan dasar. (Dwi/Kominfo)