Bupati Anna Serahkan Sertifikat Program PTSL Di Desa Jumput

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyerahkan secara simbolis Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di pendopo desa Jumput Kecamatan Sukosewu, Senin (14/01/2019). 

Acara ini dihadiri pula jajaran Forpimda Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, BPN kabupaten Bojonegoro, Asosiasi Perbankan serta masyarakat sekitar. "Selamat datang di desa Jumput. Kita merasa bangga karena terpilih menjadi tempat untuk penyerahan sertifikat tanah PTSL. Apa yang telah dicita-citakan warga desa untuk bisa memiliki sertifikat tanah akhirnya bisa terwujud," ujar Kepala Desa Jumput, Ibtiyatun.

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Bojonegoro Lampri, menyampaikan bahwa jumlah penerima sertifikat di desa Jumput ini ada 363 penerima. "Pemilihan desa Jumput ini atas pilihan ibu bupati sendiri. Hal ini dikarenakan desa Jumput itu paling cepat dan paling mendahului dalam menyelesaikan administrasi sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain," ungkapnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Kanwil BPN Provinsi yang diwakilkan Kepala Bidang Infrastruktur pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jatim Ketut Giri Melaya. 

Menurutnya Pemprov Jatim diberikan target terbesar se Indonesia yaitu sebesar 7 juta penerima dan Kabupaten Bojonegoro mendapat jatah paling besar yaitu sebesar 24 persen. "Hal itu karena kami percaya Bojonegoro bisa mencapai target tersebut. Dan dengan itu bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Timur atau mungkin bagi Indonesia," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah juga menegaskan bahwa masyarakat harus menyambutnya dengan rasa syukur dan bangga karena Bojonegoro terpilih menjadi yang terbesar dalam target pengurusan sertifikat tanah dan juga menjadi yang terbaik. "Karena itu bisa menjadi motivasi bagi daerah lain. 

PTSL merupakan hal yang sangat luar biasa karena memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah," tandasnya. Dijelaskan tahun 2018 Bojonegoro memdapatkan target 80.000 dan itu sudah terselesaikan dengan baik. "Dan diharapkan tahun 2022 atau 2023 sudah selesai semua," pungkasnya. (Git/Kominfo)