Bupati Anna Pimpin Apel Pengamanan Pemilu 2019

bojonegorokab.go.id - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah memimpin pelaksanaan Apel Gelar Pengamanan Menghadapi Pemilu tahun 2019 di di Alun-alun kota, Jumat (22/3/2019). Apel bertema "Tingkatkan Sinergitas TNI-POLRI dengan Komponen Bangsa lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif " itu juga diikuti Wakil Bupati Bojonegoro, Jajaran Forpimda Kabupaten Bojonegoro, KPUD Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, camat, serta jajaran OPD. Dalam kesempatan itu Kondusif” itu Bupati Anna Muawanah, menekankan enam poin penting dalam pengamanan pemilu serentak 2019 yang akan berlangsung pada 17 April bulan depan. Keenam poin penting adalah pertama, tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan. Kedua jalin sinergitas antara unsur pemerintah, TNI-POLRI, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Keempat, tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Kelima, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa. Keenam, Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman. Pengamanan pemilu serentak 2019 akan melibatkan 453.133 personel gabungan dari TNI-Polri. Mereka akan dibekali dengan alat utama sistem senjata sesuai potensi kerawanan yang ada. Bupati Anna membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menjelaskan tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya menjaga keutuhan bangsa untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dibutuhkan sinergitas antara TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul dilapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan dan dipecahkan bersama. "Selain memiliki tugas mengamankan, kita juga harus mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan," tandasnya. Pemilu Serentak Tahun 2019 ini merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Yakni memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, serta memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Anggota partai politik dan masyarakat dituntut taat dan patuh dengan peraturan yang ada. Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP juga wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. "TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik," pesannya. Diungkapkan, pemilu serentak 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Penyebaran berita hoax terutama di media sosial dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat untuk mempengaruhi psikologisnya, sehingga para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas. "Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holder terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan- hambatan tersebut," tandasnya. (Dwi/Kominfo)